Pengamanan Pilkada di Tanah Papua, Kapolda Minta Mabes Polri Tamba Personel

SOROTAN KATA – Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, menyatakan telah meminta tambahan 1.000 personel dari Mabes Polri untuk membantu pengamanan selama pelaksanaan Pilkada di Tanah Papua.

“Kami sudah meminta bantuan pengamanan dari Mabes Polri untuk pilkada, tetapi hingga saat ini belum ada informasi mengenai jumlah personel yang akan diperbantukan ke Papua,” kata Kapolda Renwarin di Jayapura pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kapolda menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada di empat provinsi di Tanah Papua. Dari pemetaan yang dilakukan, terdapat 16 kabupaten di dua provinsi yang masuk dalam wilayah hukum Polda Papua dan dikategorikan sebagai daerah rawan.

Kabupaten-kabupaten rawan tersebut berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana tingkat kerawanannya disebabkan oleh konflik antar pendukung pasangan calon serta ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Oleh karena itu, untuk wilayah yang rawan KKB, kami telah menyarankan kepada pemerintah daerah setempat agar mengajukan surat kepada KPU untuk memindahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelas Kapolda. Pemindahan TPS hanya dapat dilakukan KPU berdasarkan permintaan pemda dengan melampirkan alasan yang jelas.

Kabupaten rawan di Provinsi Papua Pegunungan mencakup Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Sementara itu, delapan kabupaten rawan lainnya di Papua Tengah meliputi Nabire, Deiyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.***