Wawali Tidore Ikuti Rakor Penanganan Pascabencana Bersama BNPB RI

SOROTAN KATA – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait penanganan darurat gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang VIP Pemda, Bandara Sultan Babullah, Ternate, pada Minggu pagi (5/4/2026).

Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mencermati dampak gempa yang terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Kolonel Herry Setiono, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, serta perwakilan dari kabupaten/kota terdampak.

Usai mengikuti rakor, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa pertemuan ini melibatkan BNPB Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta sejumlah daerah yang terdampak gempa bumi pada Kamis (2/4) lalu.

“Dalam rakor ini, kami menerima arahan dari BNPB dan instansi terkait mengenai langkah-langkah penanganan bencana, termasuk penerapan SOP yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe mengimbau seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana.

“Pak Wakil Gubernur menekankan pentingnya koordinasi dan semangat gotong royong sebagai inti dari kegiatan kemanusiaan. Hal ini juga merupakan karakter masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai persoalan, termasuk bencana, agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Terkait kerugian material yang dialami masyarakat terdampak, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa hasil rakor akan ditindaklanjuti dengan evaluasi dan asesmen guna memperoleh data yang lebih akurat, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat oleh pihak terkait.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu menetapkan status darurat bencana sebagai dasar dalam langkah penanganan selanjutnya.

“Penetapan status darurat sangat penting agar menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pascabencana secara terpadu,” tutupnya.