Connect with us

Daerah

Pemkot Tidore Susun RDTR Oba Tengah dan Kawasan Bandara Sultan Nuku, Dorong Kepastian Investasi

Published

on

Pemkot Tidore Susun RDTR Oba Tengah dan Kawasan Bandara Sultan Nuku, Dorong Kepastian Investasi.
RDTR Oba Tengah, Bandara Sultan Nuku, Pemkot Tidore Kepulauan, ATR/BPN, Tata Ruang, Investasi Tidore.

TIDORE KEPULAUAN, SOROTANKATA.COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku Tahun 2026 melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik (KP) I.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Tidore Kepulauan, Rudy Ipaenin, mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa pagi (20/10/2026).

Advertisement

FGD dan konsultasi publik ini dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, tim penyusun dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Maluku Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta kepala desa.

Dalam sambutannya, Rudy Ipaenin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN RI atas dukungan bantuan teknis dalam proses penyusunan RDTR. Apresiasi yang sama disampaikan kepada UNU Maluku Utara yang bertindak sebagai tim penyusun dokumen tersebut.

Advertisement

Menurut Rudy, dukungan dari pemerintah pusat dan perguruan tinggi merupakan bentuk sinergi penting bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan penataan ruang yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.

“Kami memandang dukungan tersebut sebagai bentuk sinergi yang penting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang terarah, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Advertisement

Rudy menegaskan, penataan ruang tidak sekadar berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk memastikan potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal, proporsional, dan bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, penyusunan RDTR Kecamatan Oba Tengah memiliki arti strategis dalam memperkuat kepastian arah pembangunan, meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement
Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD, Wawali Tidore Sampaikan Ranperda Hak Penyandang Disabilitas

Melalui dokumen RDTR, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan pembangunan wilayah.

“RDTR diharapkan menjadi instrumen yang memberikan kejelasan arah pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian bagi seluruh pihak. Kepastian tata ruang juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha, membuka peluang investasi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Rudy.

Advertisement

Ia berharap, tim penyusun dari UNU Maluku Utara dapat melaksanakan tugas secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Penyusunan dokumen tersebut perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, aspirasi masyarakat, serta keselarasan dengan kebijakan penataan ruang yang lebih luas.

Selain itu, Rudy mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha, agar berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif.

Advertisement

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan agar dokumen RDTR yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan wilayah.

“FGD hari ini hendaknya menjadi ruang dialog yang produktif, tempat kita menyamakan persepsi, menyampaikan pandangan, dan membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan wilayah Oba Tengah ke depan,” tambahnya.

Advertisement

Pada akhir sambutannya, Rudy menekankan bahwa keberhasilan penyusunan RDTR tidak hanya diukur dari selesainya dokumen perencanaan. Lebih dari itu, RDTR harus mampu menjadi pedoman yang memberikan kepastian, mengarahkan pembangunan secara konsisten, mendukung kemudahan berusaha, serta menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ia berharap penyusunan RDTR Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan sekaligus membangun fondasi pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Advertisement
Baca Juga  Ketua DPRD Tidore Minta KPU Tindaklanjuti Putusan MK Sesuai Ketentuan

“Mari kita jadikan penyusunan RDTR ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kepastian perencanaan, dan membangun fondasi pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, berkelanjutan, ramah investasi, serta tangguh terhadap bencana,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN RI, Dian Ayu Wulandari, dalam arahannya yang disampaikan secara daring menjelaskan bahwa RDTR merupakan produk hukum pemerintah daerah.

Advertisement

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan substansi dokumen RDTR selaras dengan arah pembangunan daerah dan kondisi faktual di lapangan.

Keterlibatan OPD dinilai penting agar perencanaan tata ruang dapat terintegrasi dengan program pembangunan sektoral serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik wilayah secara menyeluruh.

Advertisement

Melalui FGD I dan Konsultasi Publik I ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan menyelaraskan pandangan para pemangku kepentingan dalam penyusunan RDTR Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan penting bagi penataan ruang yang memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, meningkatkan kualitas pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Tidore Kepulauan.

Advertisement
Advertisement

Trending